Portal Akemena – Konferensi Republik yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) telah merumuskan tiga tuntutan utama sebagai langkah strategis dalam memperkuat masyarakat sipil di Indonesia. Tuntutan tersebut mencakup pemulihan kedaulatan masyarakat sipil, penciptaan formasi baru republik untuk mengembalikan kepercayaan publik, serta penyatuan seluruh elemen kekuatan sipil.
Acara yang berlangsung pada akhir bulan Mei ini melibatkan ratusan organisasi masyarakat sipil (CSO) secara mandiri tanpa bantuan sponsor korporasi. Forum ini juga memberikan mandat kepada Sudirman Said sebagai Ketua Umum Panitia serta Yanuar Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal untuk menyelenggarakan rapat kerja nasional sebagai tindak lanjut dari hasil konferensi. Sudirman Said menekankan bahwa ini adalah momentum penting untuk memposisikan masyarakat sipil sebagai pilar yang setara dengan sektor lainnya.
Dalam diskusinya, Sudirman mendorong CSO untuk mengubah pola pikir tradisional yang sering kali enggan berhubungan dengan partai politik. Ia beralasan bahwa untuk membangun keputusan berbasis data, masyarakat sipil harus menjalin komunikasi dengan berbagai elemen, termasuk politisi dan penegak hukum.
Yanuar Nugroho menambahkan bahwa konferensi ini adalah sarana pertukaran ide kolektif dan tidak terikat pada agenda politik praktis. Selain itu, satu hasil konkret dari konferensi tersebut adalah penyusunan “Buku Putih”, yang berisi konsep ekonomi yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.
Diskusi ini juga diwarnai dengan masukan dari akademisi dan pakar lainnya mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama dalam menyelesaikan krisis politik dan ekonomi. Dengan demikian, konferensi ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi gerakan sipil untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara lebih efektif.
